Menurut Eka, polemik tersebut berpotensi memicu kembali perpecahan di tubuh HKTI jika proses organisasi dipaksakan tanpa mengacu pada aturan yang berlaku.
“Ini bukan soal kalah menang, tapi ini organisasi yang pembinanya adalah Presiden. Bagaimana ketahanan pangan di Jawa Barat bisa terwujud kalau organisasi intinya seperti itu?” tegasnya.
Eka yang tergabung dalam Forum Inisiator Penyatuan bersama sejumlah tokoh senior HKTI berharap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HKTI dapat memberikan perhatian serius terhadap berbagai aspirasi yang berkembang di Jawa Barat.
Ia menekankan pentingnya menjaga integritas organisasi melalui pelaksanaan Musda yang sesuai dengan AD/ART serta menjunjung etika berorganisasi demi menghindari konflik berkepanjangan di internal HKTI.
