“Jika pada fase sebelumnya pemerintah fokus membangun dan menyelesaikan proyek, maka pada fase berikutnya pemerintah harus memastikan proyek menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal dan tidak membebani fiskal negara,” ujar seorang analis transportasi.
Mengapa AHY?
Penunjukan AHY selaras dengan struktur pemerintahan baru. Sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY mengoordinasikan berbagai proyek konektivitas nasional, mulai dari jalan tol, pelabuhan, bandara, hingga transportasi massal.
Karena itu, pemerintah kini menempatkan KCJB sebagai bagian dari strategi pembangunan infrastruktur nasional, bukan lagi sebagai proyek khusus yang berada dalam koordinasi Menko Kemaritiman dan Investasi seperti pada era sebelumnya.
Melalui langkah ini, Prabowo memperkuat integrasi pengelolaan proyek strategis ke dalam sistem pemerintahan yang baru.
Arti Pergantian Kepemimpinan
Dari sisi politik, pergantian dari Luhut kepada AHY menandai transisi kepemimpinan dari era Jokowi menuju era Prabowo tanpa mengubah komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan proyek kereta cepat.
Dari sisi administrasi, pemerintah memusatkan koordinasi proyek pada kementerian yang memang menangani infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.
Dari sisi ekonomi, pemerintah ingin memaksimalkan manfaat investasi besar yang telah masuk ke proyek ini. Pemerintah berharap KCJB dapat mendorong mobilitas masyarakat, mempercepat pengembangan kawasan berbasis transit (Transit Oriented Development/TOD), serta memperkuat pertumbuhan ekonomi di koridor Jakarta-Bandung.
