Perpres terbaru memperkuat peran komite dalam menjalankan agenda tersebut. Komite dapat menetapkan langkah strategis ketika terjadi kenaikan biaya proyek, perubahan struktur kepemilikan, maupun kebutuhan penyesuaian pinjaman.
Komite juga dapat merekomendasikan dukungan pemerintah berupa penyertaan modal negara (PMN) atau skema penjaminan pemerintah apabila proyek memerlukan tambahan dukungan pembiayaan.
Sejumlah pengamat menilai pemerintah kini menggeser fokus dari percepatan pembangunan menuju optimalisasi manfaat ekonomi jangka panjang.
“Jika pada fase sebelumnya pemerintah fokus membangun dan menyelesaikan proyek, maka pada fase berikutnya pemerintah harus memastikan proyek menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal dan tidak membebani fiskal negara,” ujar seorang analis transportasi.
Mengapa AHY?
Penunjukan AHY selaras dengan struktur pemerintahan baru. Sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY mengoordinasikan berbagai proyek konektivitas nasional, mulai dari jalan tol, pelabuhan, bandara, hingga transportasi massal.
