BERAU – Fraksi Gabungan Kebangkitan Hanura DPRD Kabupaten Berau mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau agar lebih cermat dalam mengelola keuangan daerah. Fraksi menilai kebijakan belanja harus disesuaikan dengan kemampuan pendapatan agar kondisi fiskal tetap sehat dan berkelanjutan.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Gabungan Kebangkitan Hanura, Arman Nofriansyah, saat menyampaikan pandangan akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Berau.
Menurut Arman, berdasarkan dokumen yang disampaikan Bupati Berau, realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025 tercatat sekitar Rp5 triliun, sedangkan realisasi belanja mencapai sekitar Rp5,4 triliun. Kondisi tersebut menyebabkan APBD Kabupaten Berau mengalami defisit sebesar Rp400,789 miliar.
Ia menilai defisit tersebut menunjukkan masih adanya ketidakseimbangan antara kemampuan pendapatan daerah dengan besarnya belanja yang direalisasikan. Karena itu, pemerintah daerah diminta melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
“Belanja daerah harus dirancang secara realistis sesuai kemampuan fiskal agar tidak menimbulkan tekanan terhadap keuangan daerah. Kami juga berharap Pemkab Berau mampu mengoptimalkan serapan APBD sehingga program pembangunan dapat terealisasi secara maksimal,” ujar Arman.
Fraksi Gabungan Kebangkitan Hanura berpandangan bahwa keseimbangan antara pendapatan dan belanja merupakan indikator penting dalam menjaga kesehatan fiskal daerah. Oleh sebab itu, Pemkab Berau didorong untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan sekaligus memperkuat pengendalian belanja agar lebih efisien dan tepat sasaran.
Selain menjaga keseimbangan anggaran, fraksi juga meminta agar seluruh program yang dibiayai APBD benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas pembangunan daerah.
Menurut Arman, defisit anggaran yang terjadi hendaknya menjadi bahan evaluasi bersama antara legislatif dan eksekutif untuk menghasilkan kebijakan fiskal yang lebih terukur, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, struktur APBD Kabupaten Berau di masa mendatang diharapkan semakin sehat dan mampu mendukung pembangunan daerah secara optimal.
