BANDUNG, NURANiMEDIA.ID — Kaukus Ketokohan Jawa Barat (KKJB) menggelar sarasehan untuk membahas perjalanan sejarah, tantangan, dan arah masa depan Jawa Barat. Forum yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Provinsi Jawa Barat dan HUT ke-81 Kemerdekaan RI itu turut menghasilkan rekomendasi agar tokoh Jawa Barat mendapat ruang lebih besar dalam pemerintahan nasional.
Sarasehan dihadiri sejumlah tokoh dan aktivis Jawa Barat dari berbagai latar belakang. Di antaranya mantan Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara serta aktivis budaya dan lingkungan Sunda Dadang Hermawan atau Mang Utun.
Diskusi menghadirkan Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani, Arlan Siddha, serta Ketua KKJB Eka Santosa. Forum tersebut dimoderatori mantan pimpinan DPRD Jawa Barat Komarudin Taher.
Ketua KKJB Eka Santosa didampingi Ketua Panitia Ujang Fahpulwaton mengatakan, sarasehan menjadi ruang untuk mempertemukan gagasan dan pengalaman para tokoh dalam membaca perjalanan Jawa Barat sekaligus merumuskan rekomendasi untuk masa depan daerah.
Eka mengutip filosofi Sunda, “Moal aya ayeuna lamun euweuh poe kamari”, sebagai pijakan bahwa pembangunan masa depan tidak dapat dilepaskan dari sejarah dan pengalaman masa lalu.
Menurut dia, nilai Gemah Ripah Repeh Rapih harus tetap menjadi landasan dalam kepemimpinan dan pembangunan Jawa Barat.
“Jangan sampai nilai tersebut dikaburkan dengan slogan-slogan lain,” ujar Eka, Rabu (19/8/2026).
Jawa Barat Dinilai Punya Tradisi Kepemimpinan Nasional
Dalam forum tersebut, KKJB juga menyoroti perjalanan kepemimpinan Jawa Barat sejak era Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi.
Eka menilai Jawa Barat memiliki sejarah panjang dalam melahirkan pemimpin yang memiliki pengaruh hingga tingkat nasional. Ia menyebut sejumlah nama seperti Solihin GP, Yogie S. Memet, dan Nana Nuriana.
Karena itu, menurutnya, anggapan bahwa Jawa Barat tidak memiliki tokoh yang layak diperhitungkan di tingkat nasional merupakan pandangan yang keliru.
Salah satu tokoh yang menjadi perhatian dalam sarasehan tersebut adalah Ahmad Heryawan atau Aher, yang pernah memimpin Jawa Barat selama dua periode, 2008-2018.
Eka menilai pengalaman Aher memimpin Jawa Barat serta kiprahnya di tingkat nasional menjadi modal penting untuk dipertimbangkan sebagai representasi kepentingan Jawa Barat.
Aher saat ini merupakan Anggota DPR RI periode 2024-2029.
“Warisan dan tradisi nilai kepemimpinan di Jawa Barat harus diperhitungkan, termasuk kontribusi pemikirannya kepada pemerintah pusat,” kata Eka.
Gaya Kepemimpinan Jawa Barat Terus Berubah
Sementara itu, Arlan Siddha melihat adanya perubahan karakter kepemimpinan Jawa Barat dari satu periode ke periode berikutnya.
Ia membandingkan gaya kepemimpinan Ahmad Heryawan, Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi.
Menurut Arlan, Ahmad Heryawan lebih menonjolkan pendekatan intelektual, Ridwan Kamil dengan pendekatan teknokratis, sementara Dedi Mulyadi lebih kuat mengangkat pendekatan kesundaan.
Perbedaan tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa setiap pemimpin memiliki karakter dan cara tersendiri dalam membangun komunikasi dengan masyarakat.
Arlan juga menyoroti kuatnya penggunaan visual dalam gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi, khususnya ketika merespons persoalan yang muncul di lapangan.
“Style-nya masing-masing. KDM kuat di visualisasi ketika menyelesaikan satu kasus di lapangan. Namun, kontinuitas leadership-nya tentu berbeda-beda,” ujarnya.
Jawa Barat Dinilai Layak Mendapat Perhatian Lebih Besar
Sarasehan KKJB juga menempatkan posisi Jawa Barat sebagai daerah strategis dalam konteks pembangunan nasional.
Jawa Barat dinilai memiliki kekuatan demografis, ekonomi dan politik yang besar. Provinsi ini terdiri atas 27 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sekitar 50 juta jiwa dan memiliki sekitar 35 juta pemilih.
Dengan posisi tersebut, KKJB berpandangan Jawa Barat layak mendapatkan perhatian lebih proporsional dari pemerintah pusat.
Forum juga mencatat adanya tradisi sejumlah mantan gubernur Jawa Barat yang tetap memberikan kontribusi dalam pemerintahan nasional setelah menyelesaikan masa kepemimpinannya di tingkat provinsi.
Atas pertimbangan tersebut, KKJB merekomendasikan Dr. H. Ahmad Heryawan sebagai salah satu tokoh Jawa Barat yang dinilai layak mendapat ruang untuk membantu Presiden di tingkat nasional.
Rekomendasi itu menjadi salah satu hasil utama sarasehan KKJB dalam momentum HUT ke-81 Provinsi Jawa Barat.
Bagi KKJB, rekomendasi tersebut bukan sekadar persoalan figur, melainkan bagian dari upaya mendorong agar pengalaman, gagasan dan kepentingan Jawa Barat memiliki representasi yang lebih kuat dalam pengambilan kebijakan di tingkat nasional.
