Tokoh senior pertanian nasional itu mengingatkan bahwa HKTI lahir sebagai wadah perjuangan petani, bukan sebagai instrumen kepentingan politik praktis. Karena itu, proses pemilihan kepemimpinan di daerah harus mencerminkan kehendak anggota, bukan sekadar mengesahkan keputusan yang telah ditentukan sebelumnya.
Entang menilai, apabila dugaan intervensi tersebut benar terjadi, maka hal itu dapat mencederai prinsip independensi organisasi yang selama ini menjadi fondasi HKTI dalam memperjuangkan nasib petani Indonesia.
“HKTI harus tetap menjadi rumah besar petani. Kepentingan petani harus menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan organisasi,” tegasnya.
Jangan Ulangi Praktik Politik Kekuasaan
Entang Sastraatmadja juga mengingatkan bahwa organisasi tani di Indonesia pernah mengalami periode ketika independensinya tereduksi akibat terlalu dekat dengan kepentingan politik penguasa. Pengalaman sejarah tersebut, menurutnya, harus menjadi pelajaran agar HKTI tetap menjaga marwah sebagai organisasi yang mandiri.
