NURANIMEDIA.ID, Bandung —Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengkritik pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mewajibkan Bahasa Prancis di sekolah-sekolah Indonesia. P2G menilai pernyataan itu lebih menyerupai diplomasi basa-basi saat kunjungan luar negeri daripada kebijakan pendidikan yang matang.
Koordinator P2G, Satriwan Salim, menegaskan pemerintah harus menyusun kebijakan pendidikan berdasarkan kebutuhan nasional, bukan momentum pertemuan bilateral.
“Kalau nanti Presiden bertemu Jepang lalu mewajibkan Bahasa Jepang, bertemu China lalu mewajibkan Mandarin, kemudian pulang dari Belanda dan mewajibkan Bahasa Belanda, tentu pendidikan tidak bisa dikelola sebercanda itu,” ujar Satriwan, Jumat (29/5/2026).
Gaya Diplomasi Prabowo Jadi Perdebatan
Prabowo menyampaikan pernyataan itu saat kunjungan kenegaraan di Paris, Prancis. Dalam pidato di Istana Elysee, ia mengatakan Indonesia perlu memperkuat kerja sama pendidikan, sains, dan teknologi dengan Prancis.
Prabowo juga mengaku telah tiga kali berkunjung ke Prancis dalam setahun terakhir. Karena itu, ia meminta sekolah-sekolah di Indonesia mulai mengajarkan Bahasa Prancis.
“Saya sudah instruksikan agar semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar Bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan,” kata Prabowo.
Gaya komunikasi Prabowo yang santai dan penuh humor memang sering menarik perhatian publik. Namun, kalangan pendidikan meminta pemerintah membedakan candaan diplomatik dengan kebijakan strategis nasional.
P2G: Bahasa Asing Sudah Ada dalam Kurikulum
P2G menjelaskan sekolah sebenarnya sudah menyediakan berbagai bahasa asing sebagai mata pelajaran pilihan, seperti Bahasa Jepang, Mandarin, Arab, Korea, Jerman, dan Prancis.
