Dian menilai praktik tersebut menciptakan kerancuan dalam tata kelola pemerintahan. Ia mempertanyakan alasan para menteri memilih menyampaikan laporan kepada Teddy, bukan langsung kepada presiden.
Menurutnya, posisi Teddy juga terlihat sangat dominan dalam mengatur akses komunikasi para menteri dengan Presiden Prabowo. Kondisi itu berpotensi memperpanjang jalur koordinasi dan memperlambat proses pengambilan keputusan.
Peneliti Pusat Kajian Politik UI, Teuku Harza Mauludi, melihat kuatnya posisi Teddy berakar pada kedekatan personalnya dengan Prabowo sejak masih bertugas sebagai ajudan Menteri Pertahanan.
Harza menilai situasi tersebut dapat menimbulkan persoalan akuntabilitas. Ketika seorang menteri menerima arahan dari Seskab dan kebijakan itu menimbulkan masalah, publik akan kesulitan menentukan pihak yang harus bertanggung jawab.
“Publik perlu mengetahui secara jelas siapa yang mengeluarkan arahan dan siapa yang memikul tanggung jawab atas sebuah kebijakan,” ujarnya.
