JAKARTA, NURANIMEDIA.ID — Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mendorong perubahan sistem pemilu untuk menghadapi Pemilu 2029. Partai tersebut mengusulkan penerapan sistem kombinasi antara proporsional terbuka dan proporsional tertutup sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi dominasi politik uang sekaligus meningkatkan kualitas calon anggota legislatif.
Usulan itu disampaikan Ketua Tim Satuan Tugas (Satgas) Task Force DPP Partai Hanura, Patrice Rio Capella, Selasa (11/8/2026).
Menurut Rio, sistem proporsional terbuka yang diterapkan saat ini perlu dievaluasi karena dalam praktiknya kompetisi politik di sejumlah daerah semakin dipengaruhi oleh kekuatan finansial.
Hanura melihat kondisi tersebut berpotensi membuat kualitas, rekam jejak, kapasitas, dan gagasan seorang calon legislatif kalah bersaing dengan kandidat yang memiliki modal politik lebih besar.
“Hanura mengusulkan ada usulan yang progresif, revolusioner untuk merubah sistem pemilu ini lebih beragam daripada hanya bertarung sekadar uang,” ujar Rio.
Usulkan Sistem Setengah Terbuka
Dalam skema yang ditawarkan Hanura, sistem pemilu tidak sepenuhnya kembali ke proporsional tertutup, tetapi menggabungkan mekanisme penentuan calon oleh partai dengan kompetisi berdasarkan perolehan suara.
Partai politik diberi ruang untuk menempatkan kader yang dinilai berkualitas pada nomor urut pertama sebagai calon prioritas. Sementara itu, kursi berikutnya tetap ditentukan melalui mekanisme perolehan suara terbanyak.
Skema tersebut diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kewenangan partai dalam melakukan kaderisasi dan hak pemilih dalam menentukan wakilnya.
Rio menilai mekanisme tersebut juga dapat menjadi bentuk penghargaan terhadap kader yang selama ini bekerja membangun dan membesarkan partai.
“Kalau cuma dapat satu kursi dan pilih itu maka diserahkan kepada orang yang diusulkan oleh partainya pada urut nomor 1. Sehingga ada penghargaan dan membudayakan agar orang itu menjadi caleg dengan cara membesarkan partainya dulu,” katanya.
Kritik Dominasi Modal dalam Pemilu
Hanura menilai kompetisi dalam sistem proporsional terbuka murni berpotensi bergeser menjadi pertarungan modal.
Rio mencontohkan kondisi di sejumlah daerah yang menurutnya memperlihatkan besarnya biaya politik untuk memenangkan kursi legislatif.
Ia menyebut terdapat daerah yang membutuhkan modal hingga puluhan miliar rupiah agar seorang calon memiliki peluang kompetitif.
“DPRD itu sekarang, tidak hanya mungkin di Kepri, di DPRD itu sudah perangnya sudah perang kapital, perang modal,” kata Rio.
Menurut dia, kondisi tersebut menjadi persoalan serius apabila ingin membangun lembaga legislatif yang diisi orang-orang berdasarkan kapasitas, integritas, pengalaman, dan kemampuan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Sistem pemilu, kata Rio, seharusnya tidak membuat kemampuan finansial menjadi faktor dominan dalam menentukan siapa yang akhirnya memperoleh kursi di parlemen.
Hanura Dorong Kaderisasi Berkualitas
Melalui sistem kombinasi tersebut, Hanura juga ingin mendorong partai politik memperkuat fungsi kaderisasi.
Partai tidak hanya bertugas mengusung calon ketika pemilu semakin dekat, tetapi juga harus memiliki mekanisme untuk menyiapkan kader secara berkelanjutan.
Kader yang aktif bekerja di partai, memahami persoalan masyarakat, memiliki kapasitas kepemimpinan, serta mempunyai rekam jejak pengabdian dinilai perlu memperoleh ruang yang lebih besar dalam proses pencalonan.
Dengan demikian, pencalonan legislatif tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan kandidat mengeluarkan biaya kampanye.
Seleksi Akademis Calon Legislatif
Gagasan mengenai perubahan sistem pemilu juga dapat diperluas dengan memperkuat standar seleksi calon anggota legislatif.
Selain memperdebatkan apakah sistem yang digunakan harus terbuka, tertutup, atau kombinasi keduanya, kualitas orang yang masuk dalam daftar calon juga menjadi persoalan penting.
Karena itu, partai politik dapat didorong untuk memiliki mekanisme seleksi yang lebih objektif, termasuk pengujian terhadap kapasitas akademis, pemahaman kebijakan publik, kemampuan legislasi, wawasan kebangsaan, integritas, serta rekam jejak sosial dan politik calon.
Standar seleksi yang jelas dan transparan akan membantu memastikan bahwa proses rekrutmen calon legislatif tidak hanya bertumpu pada popularitas maupun kemampuan finansial.
Jika gagasan tersebut dimasukkan secara tegas dalam regulasi pemilu, setiap partai politik dapat memiliki standar minimum yang relatif sama dalam menyeleksi kader yang akan diajukan sebagai calon anggota legislatif.
Dengan begitu, perdebatan mengenai sistem pemilu tidak berhenti pada persoalan siapa yang memperoleh suara terbanyak, tetapi juga menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar: siapa yang layak diberi mandat untuk mewakili rakyat.
Menuju Pemilu 2029
Usulan Hanura muncul di tengah pembahasan mengenai arah sistem pemilu yang akan digunakan pada Pemilu 2029.
Perubahan sistem pemilu memiliki konsekuensi besar terhadap perilaku partai politik, strategi pencalonan, pola kampanye, hubungan antara calon dan pemilih, hingga kualitas anggota legislatif yang dihasilkan.
Karena itu, evaluasi sistem pemilu perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan pengalaman pelaksanaan pemilu sebelumnya.
Bagi Hanura, sistem kombinasi terbuka-tertutup diharapkan dapat menjadi jalan tengah antara kepentingan partai dalam melakukan kaderisasi dan hak masyarakat untuk menentukan wakilnya.
Pada saat yang sama, penguatan proses seleksi calon legislatif menjadi bagian penting agar Pemilu 2029 tidak hanya menghasilkan kompetisi politik yang lebih sehat, tetapi juga melahirkan anggota legislatif yang memiliki kapasitas dan integritas.
Dengan demikian, reformasi sistem pemilu tidak sekadar mengubah mekanisme pembagian kursi, tetapi juga diarahkan untuk memperbaiki kualitas demokrasi, kaderisasi partai, dan kualitas representasi politik di parlemen.
