BANDUNG — Mantan Ketua DPRD Jawa Barat periode 2009–2014, Ir. Irfan Suryanagara, menyoroti munculnya defisit APBD Jawa Barat 2026 hingga sekitar Rp5,7 triliun dan rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajukan pinjaman sekitar Rp3,4 triliun.
Tokoh yang juga merupakan salah satu bagian dari Kaukus Ketokohan Jawa Barat (KKJB) itu menilai persoalan tersebut perlu dilihat dari sisi kualitas perencanaan anggaran, bukan semata-mata dari kebutuhan mencari sumber pembiayaan baru.
Menurut Irfan, munculnya sejumlah komponen belanja pada 2026 menunjukkan bahwa terdapat persoalan dalam perencanaan anggaran pada tahun sebelumnya.
“Diawali kurang cermat di perencanaan tahun 2025, dengan adanya kurang bayar. Sehingga ini menjadi belanja di 2026,” kata Irfan.
Ia kemudian menyoroti kembali perencanaan APBD 2026 yang menurutnya juga perlu dievaluasi, terutama setelah terjadi koreksi pada sisi pendapatan hingga sekitar Rp3 triliun.
Salah satu komponen terbesar, kata dia, berasal dari Transfer ke Daerah sekitar Rp1,6 triliun, ditambah sejumlah koreksi pendapatan lainnya hingga total tekanan fiskal mencapai sekitar Rp5,7 triliun.
Namun, menurut Irfan, persoalan yang justru paling menarik untuk dicermati adalah keputusan menaikkan belanja ketika pemerintah daerah sedang menghadapi defisit.
“Yang aneh atau sangat berani, kenapa belanja dinaikkan sekitar Rp2 triliun?” ujarnya.
Efisiensi Belanja Sebelum Berutang
Irfan menilai, sebelum mengambil keputusan pinjaman, Pemprov Jawa Barat seharusnya terlebih dahulu melakukan efisiensi terhadap belanja yang masih memungkinkan untuk dikurangi.
Menurut perhitungannya, jika kebutuhan pinjaman Rp3,4 triliun dikaitkan dengan efisiensi belanja sekitar Rp2,1 triliun, maka ruang defisit yang harus ditangani sebenarnya dapat ditekan menjadi sekitar Rp1,3 triliun.
“Hitungannya, Rp3,4 triliun dikurangi Rp2,1 triliun, tinggal Rp1,3 triliun defisit,” katanya.
Menurut dia, kebutuhan Rp1,3 triliun tersebut masih dapat diupayakan melalui kombinasi efisiensi belanja dan optimalisasi pendapatan daerah.
“Menanggulangi Rp1,3 triliun dengan cara efisiensi belanja, kejar pendapatan di enam bulan terakhir. Sehingga tidak perlu pinjam,” ujarnya.
Pandangan tersebut, kata Irfan, bukan berarti menolak seluruh bentuk pembiayaan melalui pinjaman daerah. Namun, pinjaman semestinya menjadi pilihan setelah seluruh potensi efisiensi dan optimalisasi pendapatan dilakukan secara maksimal.
Perencanaan Anggaran Harus Konservatif
Irfan juga mempertanyakan perubahan pola perencanaan anggaran pemerintah daerah yang menurutnya selama ini cenderung konservatif.
“Biasanya Pemda perencanaannya tidak liberal, bahkan sangat konservatif. Kenapa sekarang seperti ini?” kata Irfan.
Menurutnya, pemerintah daerah semestinya memiliki perencanaan pendapatan yang realistis dan perencanaan belanja yang terukur. Dengan demikian, risiko terjadinya koreksi besar di tengah tahun dapat diminimalkan.
Ia mengingatkan bahwa APBD bukan sekadar dokumen angka, tetapi merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik dan pembangunan.
Karena itu, ketika terjadi tekanan fiskal, pilihan pertama yang perlu dilakukan adalah mengoreksi prioritas, melakukan efisiensi, serta mengoptimalkan sumber pendapatan sebelum mengambil langkah pembiayaan melalui utang.
Jangan Sampai Utang Menjadi Jalan Pintas
Bagi Irfan, rencana pinjaman Rp3,4 triliun perlu dibahas secara terbuka dan komprehensif antara Pemprov Jabar dan DPRD.
Pertanyaan mendasarnya, kata dia, bukan hanya apakah pemerintah daerah memiliki kemampuan membayar utang, tetapi apakah utang tersebut memang benar-benar diperlukan.
Jika sebagian tekanan fiskal dapat diselesaikan melalui efisiensi belanja dan optimalisasi pendapatan, maka pinjaman seharusnya tidak menjadi pilihan pertama.
“Setiap zaman ada pemimpin dan setiap pemimpin ada kebijaksanaan masing-masing,” tutur Irfan.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa setiap pemerintahan memiliki pendekatan kebijakan yang berbeda. Namun, perbedaan kepemimpinan tidak boleh menghilangkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola keuangan daerah.
Sebagai mantan pimpinan DPRD Jawa Barat, Irfan menilai pengelolaan APBD membutuhkan disiplin perencanaan, keberanian melakukan efisiensi, sekaligus keterbukaan kepada publik.
Menurutnya, sebelum Jawa Barat menambah beban kewajiban melalui pinjaman, pemerintah perlu terlebih dahulu menunjukkan bahwa seluruh ruang efisiensi belanja dan peningkatan pendapatan telah dilakukan.
“Jangan sampai persoalan perencanaan yang kurang cermat kemudian diselesaikan dengan menambah utang. Yang harus diperbaiki terlebih dahulu adalah perencanaannya.”
Sorotan Irfan tersebut menambah perspektif dalam perdebatan mengenai rencana pinjaman daerah Jawa Barat. Di tengah kebutuhan pembangunan dan tekanan fiskal, publik kini menunggu penjelasan pemerintah mengenai alasan kenaikan belanja, strategi menutup defisit, serta urgensi pinjaman Rp3,4 triliun tersebut.
