“Jangan sampai revisi ini membuka masalah baru. Negara harus memperkuat perlindungan hutan, bukan mengurangi kontrol terhadap kawasan yang memiliki fungsi ekologis sangat penting,” tegasnya.
Jangan Buka Ruang bagi Eksploitasi Berlebihan
Budi mengingatkan pemerintah agar tidak membuka celah yang memungkinkan eksploitasi hutan secara berlebihan. Menurutnya, kebijakan yang terlalu berpihak pada kepentingan investasi dapat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat dan masyarakat desa hutan.
Ia menilai jutaan warga masih menggantungkan kehidupan mereka pada keberadaan kawasan hutan. Karena itu, pemerintah harus menempatkan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan sebagai prioritas utama dalam penyusunan regulasi baru.
“Kalau negara memberi ruang terlalu besar kepada kepentingan modal, maka masyarakat adat dan masyarakat desa hutan akan menjadi pihak yang paling dirugikan,” katanya.
