BANDUNG, NURANIMEDIA.ID – Pemerintah Kota Bandung mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah dengan menyiapkan hingga 220 titik pengolahan sampah berbasis kewilayahan. Program ini ditargetkan mampu mengurangi volume sampah yang dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti hingga 250 ton per hari.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kota Bandung dalam mengurangi ketergantungan terhadap TPA Sarimukti yang saat ini menghadapi pembatasan kuota. Saat ini, timbulan sampah di Kota Bandung diperkirakan mencapai sekitar 1.511 ton setiap hari.
Kepala Seksi Pengurangan Sampah sekaligus Ketua Tim Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, Syahriani, mengatakan pembatasan kapasitas TPA Sarimukti harus menjadi momentum perubahan pola pengelolaan sampah.
Menurutnya, sistem lama yang mengandalkan pola “kumpul, angkut, buang” tidak lagi relevan untuk menghadapi persoalan sampah di kawasan perkotaan. Karena itu, pengelolaan sampah harus dilakukan sedekat mungkin dengan sumbernya melalui pengolahan di tingkat rumah tangga maupun kewilayahan.
Saat ini, Pemkot Bandung tengah menginventarisasi lokasi yang akan dijadikan pusat pengolahan sampah. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan mampu mempercepat pengurangan sampah sejak dari sumber sehingga hanya residu yang dikirim ke TPA.
Program ini juga mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui rencana pemanfaatan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) yang masih dalam tahap uji coba. Selain itu, Mabes TNI AD juga berencana memberikan bantuan mesin pengolahan sampah untuk mendukung percepatan penanganan sampah di Kota Bandung.
Syahriani menjelaskan pembangunan ratusan titik pengolahan sampah bukan sekadar menambah infrastruktur, tetapi membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
Pemkot Bandung menargetkan fasilitas tersebut mampu mengurangi timbulan sampah antara 125 hingga 250 ton per hari. Pengurangan tersebut diharapkan dapat memperpanjang usia layanan TPA Sarimukti sekaligus mengurangi risiko penumpukan sampah akibat keterbatasan kapasitas.
Dalam implementasinya, DLH akan menerapkan metode pengolahan sesuai karakteristik sampah. Sampah organik akan diolah menjadi kompos atau melalui teknologi pengolahan organik lainnya, sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomi akan diarahkan ke sistem daur ulang melalui bank sampah dan mitra pengelola, sedangkan sampah anorganik bernilai rendah akan dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif melalui teknologi RDF.
DLH juga memastikan seluruh lokasi yang akan dibangun akan melalui kajian teknis dan sosial, termasuk mempertimbangkan luas lahan, akses kendaraan operasional, serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Nunung Nurasiah, menyatakan dukungannya terhadap berbagai program percepatan penanganan sampah melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Ia menilai keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada teknologi maupun fasilitas yang disiapkan pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.
Menurutnya, budaya memilah sampah harus dimulai dari lingkungan rumah tangga dan diperkuat hingga tingkat RT dan RW. Edukasi yang berkelanjutan dinilai menjadi kunci agar volume sampah yang dikirim ke TPA terus berkurang.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, DPRD, pemerintah provinsi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat, Pemkot Bandung optimistis mampu membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, efektif, dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap TPA Sarimukti.
