Ia menegaskan bahwa kritik yang muncul bukan ditujukan kepada pribadi Nanik S. Deyang, melainkan pada proses dan dasar pertimbangan pengangkatan pejabat publik.
“Ketika seseorang ditempatkan pada lembaga yang menangani isu gizi nasional, publik tentu ingin mengetahui kompetensi yang menjadi dasar penunjukan tersebut. Transparansi menjadi penting agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Abdul Holik menilai penunjukan Nanik S. Deyang sulit dilepaskan dari faktor kedekatan politik. Selama ini Nanik dikenal sebagai salah satu pendukung setia Presiden Prabowo Subianto dan terlibat aktif dalam berbagai aktivitas politik yang mendukungnya.
“Karena itu, wajar jika muncul persepsi bahwa faktor loyalitas politik lebih menonjol dibandingkan pertimbangan meritokrasi. Pemerintah perlu memberikan penjelasan yang memadai agar tidak muncul anggapan bahwa jabatan publik menjadi bentuk penghargaan atas loyalitas politik,” katanya.
