“PKL itu boleh berjualan, tapi tidak boleh permanen atau semi permanen di ruang publik. Itu yang sekarang kita koreksi,” katanya.
Pemkot Bandung juga menyiapkan pola relokasi bagi pedagang yang usahanya sudah berkembang. Di kawasan Jalan Sederhana, misalnya, para PKL diarahkan masuk ke Pasar Sederhana karena masih tersedia ruang untuk berjualan.
Selain relokasi, pemerintah akan mengatur jam operasional PKL di sejumlah lokasi tertentu. Pengaturan tersebut nantinya menyesuaikan kesepakatan di tingkat kewilayahan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengganggu fungsi ruang publik.
Farhan menegaskan konsep penataan mengutamakan kebersihan dan ketertiban kawasan. Karena itu, PKL diminta memakai sistem bongkar-pasang saat berjualan.
“Konsepnya datang, pasang, jualan, bongkar, lalu bersih,” tegasnya.
Pemkot Bandung menargetkan seluruh proses penataan dan penertiban PKL di berbagai kawasan strategis dapat rampung sepanjang 2026.
