Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa kepemimpinan KDM memperoleh dukungan luas. Banyak masyarakat menilai pendekatannya lebih responsif dibanding pola birokrasi yang selama ini dianggap lamban. Kedekatan dengan masyarakat, komunikasi yang sederhana, serta keberanian mengambil keputusan menjadi modal politik yang kuat.
Namun, popularitas tidak selalu identik dengan efektivitas tata kelola. Tantangan terbesar seorang pemimpin justru dimulai ketika kebijakan harus diterjemahkan menjadi sistem yang mampu berjalan meskipun tanpa kehadiran pemimpinnya secara langsung. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang ditopang oleh institusi, bukan semata-mata oleh figur.
Karena itu, kritik terhadap proses pengambilan kebijakan seharusnya dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat pemerintahan, bukan sebagai bentuk penolakan terhadap kepemimpinan KDM. Kritik yang konstruktif justru diperlukan agar keberanian mengambil keputusan dapat berjalan seiring dengan perencanaan yang matang, koordinasi birokrasi yang solid, komunikasi publik yang jelas, serta kepastian hukum yang menjadi hak setiap warga negara.
