Arsul menegaskan, perdebatan dalam sidang bukan mengenai manfaat pemberian makanan bergizi kepada peserta didik, melainkan mengenai ketepatan sumber pembiayaannya yang berasal dari alokasi wajib (mandatory spending) sebesar 20 persen anggaran pendidikan.
Ia juga menyinggung kondisi kesejahteraan tenaga pendidik yang menurutnya masih menjadi persoalan serius. Dalam persidangan, sejumlah saksi menyampaikan bahwa masih terdapat dosen di perguruan tinggi negeri yang menerima gaji pokok di bawah Upah Minimum Regional (UMR).
“Ketika kita ada pada keadaan seperti itu, dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia, mana yang harusnya didahulukan?” kata Arsul.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Ahli Hukum Tata Negara dari pihak pemerintah, Sunny Ummul Firdaus, mengakui bahwa Program MBG secara teknis memang termasuk layanan penunjang pendidikan (subsidiary services to education).
Namun, menurut Sunny, kebijakan itu tetap dapat dinilai konstitusional sepanjang pelaksanaannya tidak mengurangi anggaran bagi komponen utama pendidikan, seperti pembiayaan proses belajar mengajar, peningkatan kualitas guru, serta kebutuhan pokok lainnya dalam sistem pendidikan nasional.
