Meski demikian, selisih yang sangat besar antara nilai ekonomi yang dihasilkan dan dana yang diterima daerah kembali menghidupkan wacana mengenai perlunya evaluasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih besar oleh daerah penghasil.
Bagi Kalimantan Timur, isu tersebut tidak hanya berkaitan dengan besarnya penerimaan daerah, tetapi juga menyangkut keberlanjutan pembangunan. Sebagai salah satu provinsi penghasil batu bara terbesar di Indonesia, Kalimantan Timur dinilai masih menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pemulihan lingkungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah, apakah skema pembagian manfaat sumber daya alam saat ini sudah memberikan rasa keadilan bagi daerah yang menjadi penghasil sekaligus menanggung dampak aktivitas pertambangan?
Catatan Redaksi: Angka Rp864 triliun merupakan estimasi nilai ekonomi aktivitas batu bara, bukan pendapatan negara atau keuntungan bersih perusahaan. Sementara angka Rp8,56 triliun mengacu pada Dana Bagi Hasil yang diterima daerah melalui mekanisme transfer fiskal. Keduanya merupakan indikator yang berbeda sehingga tidak dapat disamakan secara langsung.
