Oleh: Abdul Holik, MA. Direktur Eksekutif West Java Instute
Sejak Dana Desa mulai mengalir pada 2015, desa-desa di Indonesia untuk pertama kalinya merasakan sesuatu yang selama ini hanya ada di atas kertas: kewenangan nyata untuk membangun diri sendiri. Jalan diperbaiki, irigasi diperluas, posyandu dihidupkan kembali. Bukan karena instruksi dari atas, tetapi karena warga dan perangkat desa memutuskannya sendiri lewat musyawarah.
Selama hampir satu dekade, Dana Desa menjadi salah satu sedikit kebijakan yang benar-benar menyentuh lapisan terbawah tanpa terlalu banyak perantara.
Maka wajar jika muncul kegelisahan ketika sebagian besar Dana Desa kini diarahkan untuk mendanai pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Bukan karena gagasan koperasinya salah. Justru sebaliknya: koperasi adalah ide yang sulit ditolak secara ideologis maupun ekonomi. Yang menjadi soal adalah dari mana uangnya diambil, dan apa yang harus dikorbankan karenanya.
Kebutuhan desa tidak pernah sederhana. Di banyak wilayah, jalan lingkungan masih berlubang, sistem irigasi masih bocor di sana-sini, akses sanitasi layak masih menjadi kemewahan, dan fasilitas kesehatan dasar belum merata. Ketika Dana Desa harus dipotong untuk modal koperasi, pertanyaannya bukan soal prioritas mana yang lebih penting, melainkan apakah keduanya bisa berjalan bersamaan dengan anggaran yang sama.
