“Rendahnya serapan anggaran bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi juga berdampak pada belum terpenuhinya berbagai kebutuhan dan pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Selain belanja daerah, Fraksi Hanura-PKB juga menyoroti realisasi pendapatan daerah yang mencapai Rp6,324 triliun atau sekitar 90,80 persen dari target yang telah ditetapkan. Fraksi meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem pelayanan dan peningkatan pengawasan, tanpa memberikan beban tambahan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Di sektor pembangunan, Hanura-PKB mendesak Pemerintah Kota Medan agar mempercepat penanganan banjir yang hingga kini masih menjadi persoalan di berbagai wilayah. Fraksi juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap proyek pembangunan drainase yang dinilai justru memicu kemacetan lalu lintas di sejumlah ruas jalan.
