Selain itu, pemerintah kota didorong tetap konsisten mengalokasikan sedikitnya 35 persen anggaran pembangunan untuk kawasan Medan Utara sebagaimana telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Fraksi Hanura-PKB turut memberikan apresiasi atas upaya digitalisasi layanan publik yang terus dilakukan Pemerintah Kota Medan. Meski demikian, penerapan layanan berbasis digital diminta tetap memperhatikan kelompok masyarakat lanjut usia dan warga yang memiliki keterbatasan akses terhadap internet agar tidak mengalami kesulitan memperoleh pelayanan pemerintah.
Melalui berbagai catatan tersebut, Fraksi Hanura-PKB berharap Pemerintah Kota Medan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, mempercepat pelaksanaan program pembangunan, serta memastikan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
