Selain menuntut penghentian MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, mahasiswa juga mendesak pemerintah segera menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) serta harga kebutuhan pokok yang dinilai semakin memberatkan masyarakat.
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa turut menuntut perbaikan tata kelola dan kebijakan keuangan negara agar lebih transparan dan akuntabel. Mereka juga meminta pemerintah memberikan penjelasan terkait progres reformasi kepolisian serta pembahasan revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri).
Tidak hanya itu, massa aksi menyerukan penghentian praktik militerisme dan tindakan represif di ranah sipil. Mereka menilai ruang demokrasi harus dijaga dengan menjamin kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat.
Mahasiswa juga mengkritik pola komunikasi pemerintah yang dinilai kurang responsif terhadap aspirasi publik. Mereka mendesak pemerintah lebih terbuka menerima kritik serta berani mengakui kesalahan dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan.
