Kepala mengatakan, partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik justru naik dari nilai 75 menjadi 100.
Selain itu, indikator pemenuhan hak pekerja serta perlindungan lingkungan juga mengalami peningkatan.
“Yang mengalami penurunan akan kami evaluasi lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya, sementara indikator yang naik harus dipertahankan,” ujar Wahyu.
Penurunan IDI ini menjadi catatan penting bagi pemerintahan , terutama dalam menjaga keseimbangan antara gaya kepemimpinan yang populer dengan penguatan kualitas demokrasi di Jawa Barat.(SSN)
