Di sektor kelembagaan demokrasi, kinerja legislatif turun dari skor sempurna 100 menjadi 80, disusul penurunan netralitas penyelenggara pemilu serta pelayanan birokrasi publik.
Turunnya indeks demokrasi ini menjadi sorotan karena terjadi di tahun awal pemerintahan yang selama ini dikenal aktif membangun citra kepemimpinan populis melalui media sosial dan pendekatan langsung ke masyarakat.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa penurunan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kebijakan pemerintah daerah saat ini, karena sejumlah indikator juga menunjukkan peningkatan.
Kepala mengatakan, partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik justru naik dari nilai 75 menjadi 100.
Selain itu, indikator pemenuhan hak pekerja serta perlindungan lingkungan juga mengalami peningkatan.
“Yang mengalami penurunan akan kami evaluasi lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya, sementara indikator yang naik harus dipertahankan,” ujar Wahyu.
