Sementara pada aspek hak politik, akses masyarakat terhadap informasi publik turun drastis dari 93,60 menjadi 74,80. Indikator kesetaraan gender juga mengalami penurunan dari 95,95 menjadi 80,60.
Di sektor kelembagaan demokrasi, kinerja legislatif turun dari skor sempurna 100 menjadi 80, disusul penurunan netralitas penyelenggara pemilu serta pelayanan birokrasi publik.
Turunnya indeks demokrasi ini menjadi sorotan karena terjadi di tahun awal pemerintahan yang selama ini dikenal aktif membangun citra kepemimpinan populis melalui media sosial dan pendekatan langsung ke masyarakat.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa penurunan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kebijakan pemerintah daerah saat ini, karena sejumlah indikator juga menunjukkan peningkatan.
