“Ketika berbicara tentang peraturan daerah, kita sedang membahas wajah paling konkret negara di mata rakyat,” katanya.
Yusril menekankan kualitas perda akan menentukan persepsi publik terhadap pemerintah maupun partai politik pengusungnya.
Regulasi Daerah Harus Lindungi Rakyat
Dalam arahannya, Yusril meminta kader Hanura memastikan setiap regulasi daerah memberi perlindungan kepada masyarakat, bukan justru membebani kehidupan warga.
Ia menilai partai politik memiliki tanggung jawab moral untuk melahirkan kebijakan yang memudahkan rakyat dalam mengakses pelayanan publik dan menjalankan aktivitas ekonomi.
“Partai yang baik membuat rakyat merasakan negara sebagai pelindung. Sebaliknya, partai yang buruk membuat negara terasa membebani masyarakat,” tegas Yusril.
Bimteknas Hanura Perkuat Kapasitas Kader
Kegiatan Bimteknas DPRD Hanura se-Indonesia berlangsung di Novotel Gajahmada, Pontianak, Kalimantan Barat. Forum tersebut menghadirkan sejumlah tokoh nasional, termasuk Ketua Umum Partai Hanura, .
