Selain kekurangan guru, sekolah juga harus menghadapi kurikulum yang sudah padat.
P2G menegaskan pemerintah perlu merancang kebijakan pendidikan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, bukan karena suasana diplomasi luar negeri.
Meski begitu, wacana Prabowo tetap menunjukkan upaya memperkuat hubungan internasional Indonesia melalui jalur pendidikan dan budaya.
Publik kini menunggu apakah pernyataan tersebut hanya bagian dari diplomasi humor ala Prabowo atau benar-benar akan menjadi kebijakan nasional.
