BANDUNG — Sebanyak 27 aktivis dari berbagai daerah dan latar belakang menyerukan Mosi Kebangsaan Indonesia sebagai bentuk keprihatinan terhadap perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara setelah Reformasi 1998.
Mosi tersebut disampaikan dalam rangka memperingati momentum Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus. Para aktivis berasal dari Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi, Jawa, Sumatera, dan Maluku.
Mereka juga berasal dari latar belakang yang beragam, termasuk komunitas Tionghoa serta kalangan yang memiliki latar belakang Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Dalam pernyataannya, para aktivis menilai kondisi kebangsaan saat ini membutuhkan langkah strategis dan terukur untuk mengembalikan penyelenggaraan negara pada prinsip Pancasila dan konstitusi.
“Mencermati dan melihat situasi kebangsaan yang sudah menjauh dari visi Negara Pancasila, diperlukan langkah-langkah yang strategis dan terukur untuk mengembalikan jalannya Pemerintahan Negara Republik Indonesia ke arah perbaikan,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Mosi Kebangsaan Indonesia memuat lima tuntutan utama.
Pertama, para aktivis mendorong penyelenggara negara melaksanakan janji kemerdekaan sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945, khususnya mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
Kedua, mereka menegaskan pentingnya konstitusi dan negara hukum yang demokratis sebagai instrumen untuk mengawal kehendak rakyat. Penyelenggaraan negara juga dinilai harus berlandaskan moral dan etika.
Ketiga, mereka meminta praktik penyelenggaraan negara yang dinilai menyimpang ditinjau kembali. Mereka juga mendorong penguatan visi negara Pancasila dan penerapan sistem merit dalam proses seleksi kepemimpinan di tingkat daerah maupun nasional.
Keempat, penyelenggara negara dan seluruh warga bangsa diajak tunduk pada moral dan etika yang luhur sesuai budaya bangsa serta nilai-nilai Pancasila.
Kelima, seluruh kekuatan nasional diajak bergotong royong dan bersatu menjaga Negara Republik Indonesia dari kerusakan tatanan negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila.
Para aktivis menyatakan lima poin tersebut disusun berdasarkan berbagai koreksi dan pandangan yang berkembang di masyarakat mengenai perjalanan pemerintahan Indonesia setelah Reformasi 1998, khususnya dalam 10 tahun terakhir.
Mereka menegaskan, mosi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab terhadap keberlangsungan Negara Republik Indonesia sekaligus upaya menjaga fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah diletakkan para pendiri bangsa.
Keragaman latar belakang 27 aktivis tersebut juga menjadi bagian dari pesan yang dibawa dalam mosi. Perbedaan daerah, organisasi, maupun latar belakang sosial dinilai tidak menghilangkan kepentingan bersama untuk menjaga Pancasila, konstitusi, demokrasi, serta etika kehidupan bernegara.
