Prabowo menyebut potensi kerugian Indonesia mencapai 908 miliar dolar AS atau sekitar Rp16 ribu triliun. Karena itu, pemerintah ingin mengawasi langsung jalur penjualan komoditas nasional.
“Hari ini pemerintah Indonesia akan mengeluarkan regulasi pengelolaan ekspor komoditas,” ujar Prabowo.
Ia menegaskan seluruh kekayaan alam Indonesia harus memberi manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak.
Selain mengejar penerimaan negara, pemerintah juga ingin memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global. Selama ini, Indonesia sering hanya menjadi pemasok bahan mentah dengan harga murah meski memiliki cadangan sumber daya alam besar.
Melalui sistem satu pintu, pemerintah berharap bisa mengontrol harga jual, volume ekspor, dan arus devisa secara lebih ketat. Pemerintah juga ingin memastikan keuntungan sektor komoditas masuk ke kas negara dan mendukung program pembangunan nasional.
