Salah satu perubahan yang disiapkan mulai 2027 adalah pembagian skema pelatihan kerja menjadi dua kategori. Pelatihan dasar, seperti tata boga, tata rambut, hingga keterampilan digital yang tidak memerlukan sertifikasi kompetensi, akan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain, seperti Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Dinas Sosial.
Sementara itu, Disnaker akan memusatkan programnya pada pelatihan berbasis kompetensi yang menghasilkan sertifikasi sehingga lulusan memiliki daya saing lebih tinggi di pasar kerja.
Selain pelatihan, Disnaker juga mengubah pola pemberian bantuan untuk program magang dan penempatan kerja ke luar negeri. Jika sebelumnya pemerintah menggelar pelatihan massal sebelum keberangkatan, kini bantuan diberikan dalam bentuk subsidi kepada calon peserta yang telah diterima oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
Menurut Yayan, perubahan tersebut dilakukan setelah hasil evaluasi menunjukkan tidak sedikit peserta yang batal berangkat meski telah mengikuti pelatihan.
